Matabekasi.com||Kabupaten Bekasi –
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menggelar rapat gabungan Komisi dengan perangkat Daerah di Aula Gedung DPRD Kabupaten Bekasi pada Kamis, (13/3/2025).
Dalam rapat tersebut membahas terkait mengenai percepatan pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 Tahap 1 di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, menegaskan bahwa DPRD dan perangkat daerah berkomitmen memperjuangkan nasib 9.051 Calon PPPK Tahap 1 agar segera mendapatkan kepastian pelantikan. Dua poin utama yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah kejelasan anggaran penggajian serta kepastian status kepegawaian mereka.
Rapat ini memastikan bahwa anggaran sudah tersedia dan status kepegawaian akan diperjuangkan. Sebenarnya, Nomor Induk Pegawai (NIP) sudah ada, ujar Ridwan.
Ia juga menyampaikan bahwa beberapa daerah di Jawa Barat telah melakukan upaya agar pengangkatan Calon PPPK tidak mengalami penundaan dan tetap mengikuti jadwal semula. DPRD Kabupaten Bekasi bersama pemerintah daerah akan melakukan langkah serupa untuk memastikan pelantikan tetap sesuai rencana.
Kepercayaan diri kita cukup besar untuk melaksanakan pelantikan ini. Namun, tetap ada kewenangan BKN yang harus diperhatikan sebagai dasar kepegawaian, jelasnya.
DPRD Kabupaten Bekasi berharap rekomendasi ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah pusat dalam mengambil keputusan yang berpihak pada kepastian status dan kesejahteraan para Calon PPPK Tahap 1. Dengan kesiapan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD 2025, DPRD menekankan bahwa tidak ada kendala finansial yang menghambat pelantikan.
(Man)
